Polres Maluku Tengah Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Bebas dari Korupsi

*polresmalteng.com* – Polres Maluku melakukan Deklarasi Perancangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Polres Maluku Tengah Tahun 2019* di Gedung Bahayakari Polres Malteng. Sabtu(18/05/2019) Pukul 10:00 Wit

Dalam deklarasi tersebut, ditandai penandatanganan pakta integritas beserta seluruh stakeholder, di antaranya Bupati Malteng, Hj. TUASIKAL ABUA, SH, Kapolres Malteng, AKBP RAJA ARTHUR L. SIMAMORA, S.IK, Dandim 1502 Masohi LETKOL INF. HARI SANDHI CHRISHANDOKO, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Kab. Malteng, RUDOLF LAILOSA, Mewakili Kejari Masohi, V. MAILOA, SH dan Wakil Ketua Kampus Stia Said Perintah Masohi, HENDRI SOSELISA, S. Fil, M. Si.

Kegiatan yang dihadiri oleh Waka Polres Maluku Tengah KOMPOL SULASTRI SUKIDJANG. SH. S.IK. MM, Danton II Kipan B Yonif 731 / Kbr, SYAHRI R. LUBIS bersma Para Kabag, Kasat, Kasie dan Kapolsek Jajaran Polres Malteng.

Dalam sambutan Kapolres Maluku Tengah AKBP RAJA ARTHUR L. SIMAMORA., S.IK menyampaikan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa karena atas limpahan rahmat dan perlindungannya maka kita berada ditempat ini dalam keadaan sehat wal’afiat dalam acara deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas menuju wilayani bebas dari korupsi (wbk) dan wilayah biokkrasi bersih dan melayani ( mbbm ) di Polres Malteng

sejalan dengan program pemerintah yang terkait dengan reformasi birokrasi, Polri sudah menindaklanjuti sejak awal dan terus melakukan perbaikan perbaikan guna meningkatkan pelayanan yang terbaik buat Masyarakat. Dengan melakukan terobosan -terobosan guna mewujudkan Polri yang Promoter.

Program reformasi birokrasi merupakan amanat dar! Uu no. 17 tahun 1999 tentang rpjpn dan perpres no. 2 tahun 2015 tentang rpjm dan wajib dijalankan oleh seluruh kementerian/ lembaga/ pemda dan dinahkodai oleh kemenpan rb dan lembaga kepresidenan. Reformasi birokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Saat ini semua polda dan polres telah membuat rencana aksi. Mulai dari :
(a) penataan dan penguatan organisasi.
(b) penataan tata laksana.
(c) penataan peraturan perundang undangan.
(d) penataan manajemen sdm.
(e) peningkatan pelayanan public.
(f) menajemen perubahan.
(g) penguatan pengawasan, dan terakhir adalah
(8) penguatan akuntabilitas.

Semua rencana aksi tersebut sudah dijalankan sesuai dengan permenpan rb no. 60 tahun 2012 dan sudah direv|s| menjadi permenpan rb no. 52 tahun 2014 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (wbk)/ wilayah birokrasi bersih melayani (wbbm). Wbk dan wbbm ini merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah (termasuk polri) yang memenuhi indikasi bebas dar! Korupsi dan melayani publik dengan baik.

Langkah langkah dan upaya perbaikan yang lebih baik telah dilakukan polri disentra pelayanan masyarakat, di bidang pelayanan penerbitan sim, penerbitan skck dan sentra pelayanan kepolisian (spk) polres maluku tengah, sat lantas, sat intelkam dan spk. Sehingga isu negatif yang berakibat pada menurunnya citra polri dnata masyarakat yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan dan penyelewengan yang dilakukan oknum yang tldak professional dalam pelaksanaan tugas pelayanan khususnya di bidang pelayanan masyarakat dapat dihilangkan.

Pada kesempatan yang berharga ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua stakeholder atas kerjasamanya dalam membantu terselenggaranya pemilu legislatlf 2019 yang berjalan lancar sehingga situasi kamtibmas di polres maluku tengah aman dan damai.

Negatif yang berakibat pada menurunnya citra polri dimata masyarakat yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan dan penyelewengan yang dilakukan oknum yang tidak professional dalam pelaksanaan tugas pelayanan khususnya dibidang pelayanan masyarakat dapat dihilangkan.

Di kesempatan itu Bupati Maluku Tengah, H. TUASIKAL ABUA, SH, Mengapresiasi Kegiatan ini dalam membangun pelayanan yang baik kedepannya di Polres Malteng.
Meningkatkan Pelayanan dalam Wilayah Maluku Tengah.

Dengan Adanya Etikat Baik Kapolres Malteng dengan Seluruh jajaran semoga dapat terlaksana dengan baik kegiatan tersebut dan dapat Mengukir Prestasi dan Peningkatan Pelayanan dalam Wilayah Hukum Polres Malteng.

Dengan adanya Deklarasi Perancangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Polres Maluku Tengah Tahun 2019 semoga dapat menjadi momentum dan menjadi inspirasi serta contoh yang baik kepada instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pelayanan yang berkualitas yang dapat memajukan wilayah Maluku Tengah yang sejahtera kedepannya. Ucap Bupati Malten

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.